Skip to main content

√99 Latihan Soal dan Kunci Jawaban UUD 1945 (TWK) CPNS 2019


Soal CPNS UUD 1945 - Pada jenis soal TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) terdapat 1 macam soal yang pasti keluar pada TES CPNS 2019 mendatang. Dan itu adalah tentang Undang - Undang Dasar 1945. Walau pun gak sampai 10/15 soal, tapi jika tidak dipelajari dengan benar dan serius maka akan jadi bumerang yang sakit bagi sobat.

Dan untuk itulah artikel tentang Latihan Soal UUD 1945 CPNS dan kunci jawaban terbaru 2019  ini dibuat.

Baca Juga :  √90 Latihan Soal dan Kunci Jawaban TES Sejarah CPNS 2019

Sobat bisa menggunakannya sedemikian rupa untuk kepentingan belajar. Jumlahnya pun sesuai dengan judul, dan agak nanggung wkwkwk. Sedangkan untuk materi/kisi - kisi UUD 1945 CPNS-nya sendiri tentu sobat sudah pada tahu, kan! 

Semuanya terangkum di buku Undang - Undang Dasar tahun 1945. Walau pun sangat penting mempelajari dan menghafalkan pasal - demi pasa pada buku tersebut. Dengan tujuan agar lolos passing grade soal TWK CPNS kelak. 

Akan tetapi waktu yang diperlukan pun sangat banyak, jika menghafalkan semuanya.

Belum lagi soal - soal dari materi lainnya. Untuk itulah admin membagikan soal ini. Agar bisa sobat jadikan bahan pembelajaran. Dan mengetahui seperti apa sih model soal CAT UUD 1945 CPNS ini.

√99 Latihan Soal dan Kunci Jawaban UUD 1945 (TWK) CPNS 2019

soal uud 1945 cpns

Untuk 1 soal UUD 1945 CPNS ini admin juga akan memberikan file PDF yang bisa sobat download secara gratis di bawah ini.
√99 Latihan Soal dan Kunci Jawaban UUD 1945 (TWK) CPNS 2019 , DOWNLOAD

Yapps, sedikit saja pendahuluannya. Langsung saja berikut ini adalah √99 Latihan Soal dan Kunci Jawaban UUD 1945 (TWK) CPNS 2019. Selamat mengerjakan...



1. Yang dimaksud dengan Warga Negara menurut Undang Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (I)," yang menjadi warga negara ialah ....
A. Seorang yang sudah berumur 18 tahun serta lahir di Indonesia.
B. Sudah bertempat tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun
C. Bukan keturunan orang asing serta warga Negara asing
D. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainyang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
E. Orang yang Setia pada NKRl serta disahkan oleh Undang Undang.
Jawaban : D

2. Dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang memiliki peranan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Haltersebut sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi...
A. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajad hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
B. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
C. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
D. Cabang-cabang produksi boleh dikuasai oleh perseorangan atau Negara
E. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
Jawaban : B

3. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disahkan pada....
A. 19 Oktober 1999
B. 18 Agustus 2000
C. 11 Oktober 2000
D. 10 November 2001
E. 10 Agustus 2002
Jawaban : D

4. Rumusan Pancasila asli dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada ....
A. Alenia pertama preambule UUD 1945
B. Alenia keempat preambule UUD 1945
C. Alenia ketiga preambule UUD 1945
D. Alenia ketiga preambule UUD 1945
E. Semua jawaban salah
Jawaban : B

5. "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" , merupakan bunyi pasal 27 ayat ....
A. 1 
B. 2 
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban : B

6. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, berisikan mengenai . ...
A. Kesejahteraan social dan ekonomi
B. Kebudayaan nasional Indonesia
C. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
D. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
E. Kemerdekaan memeluk agama
Jawaban : E

7. Setiap orang memiliki persamaan harkat dan martabat. Hal ini terkandung dalam ....
A. The fiveteenpoints
B. Universal declaration of human rights
C. Declaration of America
D. Alenia kedua UUD 1945
E. Freefight Liberalim
Jawaban : B

8. Hubungan manusia dan masyarakat yang baik akan tercipta suatu kondisi yang selaras, serasi dan seimbang, hal ini merupakan konsep Pancasila,yang artinya . ..
A. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan.
B. Adanya perlakuan yang sama antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi.
C. Melepaskan diri dari kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang utama.
D. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
E. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan.
Jawaban : D

9. Perubahan ketiga (amandemen ke 3) Undang-Undang Dasar 1945, disahkan pada ....
A. 19 Oktober 1999
B. 18 Agustus 2000
C. 10 November 2001
D. 10 Agustus 2002
E. 19 November 2001
Jawaban : C

10. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan ...
A. Isi dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
B. Pembenaran bagi orang untuk menjadi orang yang ateis.
C. Pengejawantahan Sila I Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.
D. Sinkreteisme semua ajaran agama
E. Kebebasan kepada penduduk untuk beribadah secara bersama-sama.
Jawaban : C

11. Pada rumusan Pancasila penghayatan dan pengamalan Pancasila rumusannya terdapat pada ....
A. Buku Mahabarata
B. Konstitusi dan kaidah hukum dasar negara RIS
C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
D. TAP MPR RI No. III/MPR/1988
E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Jawaban : E

12. Dalam tata urutan terendah perundang-undangan Bangsa lndonesia berikut ini adalah ....
A. Peraturan daerah
B. Tap MPR
C. Peraturan Presiden
D. Peraturan pemerintah.
E. Undang-Undang Dasar 1945.
Jawaban : A

13. Berdasarkan pada UUD 1945 yang telah mengalami amandemen, menjelaskan bahwa hakim memiliki kekuasaan, kekuasaan kehakiman ini termuat dalam ....
A. Pasal 23 
B. Pasal 24 
C. Pasal 25
D. Pasal 26
E. Pasal 27
Jawaban : B

14. "Negara kesatuan Republik lndonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang" adalah bunyi dalam UUD 1945 pasal ....
A. 24 
B. 25 
C. 25 A
D. 25 B
E. 25 C
Jawaban : C

15. Tiap warga negara berhak dan diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dijamin dalam Undang-Undang. Hal ini merupakan pengejawantahan dari pasal ....
A. 28 ayat (1) UUD 1945
B. 28 ayat (2) UUD 1945
C. 29 ayat (1) UUD 1945
D. 29 ayat (2) UUD 1945
E. 30 ayat (2) UUD 1945
Jawaban : D

16.  Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan isi UUD 1945 pasal ....
A. 35 
B. 36 
C. 36 C
D. 36 B
E. 36 A
Jawaban : E

17.Berdasarkan bunyi UUD 1945 pasal10, bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas ....
A. Eksekutif, legislatif dan yudikatif
B. Pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU.
C. Menyatakan perang dengan negara lain
D. Memberikan grasi, amnesti, dan rehabilitasi, serta pemberian gelar tanda jasa
E. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan persiapan bersenjata
Jawaban : B

18. Pada Undang-Undang Dasar 1945  tentang agama, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".Ini termuat dalam ....
A. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945
B. Pasal 28 ayat 1 UUD 1945,
C. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945
D. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945
E. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945
Jawaban : E

19. Salah satu bunyi pada pasal dalam UUD 1945, yaitu "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" yang sudah mengalami proses amandemen adalah bunyi dalam pasal ....
A. 33 ayat (1)
B. 33 ayat (2)
C. 33 ayat (3)
D. 33 ayat (4)
E. 33 ayat (5)
Jawaban : B

20. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ...."
A. petunjuk pelaksanaan GBHN
B. petunujuk pelaksanaan Undang-Undang
C. pembukaan Undang-Undang Dasar
D. Undang-Undang Dasar
E. Semua jawaban benar
Jawaban : D

21. Dewan Pertimbangan Rakyat memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan diatur dalam bunyi pasal ....
A. 20 A ayat (1)
B. 20 A ayar (2)
C. 20 A ayat (3)
D. 20 A ayat(4)
E. 21
Jawaban : A

22. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten dan kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui ....
A. Pemilihan umum
B. Turun temurun
C. Pemilihan Kepala Negara
D. Perwakilan anggota
E. Pelimpahan wewenang dari Presiden
Jawaban : A

23. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pendidikan, yaitu: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang': adalah bunyi pasal ....
A. Pasal 31 ayat (2)
B. Pasal 31 ayat (2)
C. Pasal 31 ayat (3)
D. Pasal 31 ayat (4)
E. Pasal 31 ayat (5)
Jawaban : C

24. "Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat", adalah bunyi pasal ....
A. 7 
B. 7 A 
C. 7 B
D. 7 C
E. 8
Jawaban : D

25. Bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 setelah diamandemen adalah ...
A. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
B. Negara lndonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
C. Negara lndonesia adalah Negara hukum.
D. Negara lndoensia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan berlandaskan UUD 1945.
E. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Jawaban : A

26. Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah Negara....
A. Republik
B. Parlementer
C. Hukum
D. Demokrasi pancasila
E. Presidensial.
Jawaban : C

27. Hasil akhir dari amandemen UUD 1945 berbunyi bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun': hal ini merupakan bunyi pasal . ...
A. 22 C ayat (1)
B. 22 C ayat (2)
C. 22 C ayat (3)
D. 22 C ayat (4)
E. 22 C ayat (5)
Jawaban : C

28. Setelah mengalami beberapa kali amandemen UUD 1945, pada Pasal 28 Dayat (3) berubah menjadi ....
A. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya.
B. Setiap orang berhakatas status warga Negara.
C. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
D. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
E. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Jawaban : C

29. Sebagai wujud dari reformasi dalam tubuh UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen, amandemen terakhir adalah yang ke ....
A. Satu 
B. Dua 
C. Tiga
D. Empat
E. Lima
Jawaban : D

30. Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pasal- pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11,17,23,24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke ....
A. 1 
B. 2 
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban : C

31. Sesuai bunyi pasal 5 ayat 1, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada ....
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Mahkamah Konstitusi
E. Komisi Yudisial
Jawaban : C

32. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang ....
A. Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah
B. Dana pembangunan dan dana perimbangan
C. Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah
D. Tata cara dan pertanggung jawaban Presiden kepada rakyat
E. Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
Jawaban : C

33. Berdasarkan UU No. 24 tahun 2003,berikut ini yang bukan merupakan alat bukti yang dapat menjadi sah adalah ....
A. Barang bukti yang dapat mendukung
B. Keterangan ahli
C. Keterangan saksi dan saksi kunci
D. Pendapat masyarakat
E. Surat dan tulisan
Jawaban : D

34. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak akan lagi melakukan sepenuhya kedaulatan sebagai hasil UUD 1945 pasal 1 yang telah mengalami amandemen, hal ini dikarenakan ....
A. Presiden menjadi mandataris MPR sehingga berhak memerintah
B. Kedaulatan sepenuhnya berada pada lembaga Konstitusi
C. Kedaulatan berada di tangan rakyat.
D. Kedaulatan di tangan anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif
E. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan lembaga tinggi negara
Jawaban : C

35. Dalam UUD 1945 terdapat pasal pasal yang mengatur tentang "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan", hal ini tercantum dalam ....
A. Pasal 31 ayat4
B. Pasal 31 ayat 3
C. Pasal 31 ayat 2
D. Pasal 31 ayat 1
E. Semua jawaban benar
Jawaban : D

36. "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya" . berdasarkan kalimat tersebut merupakan bunyi pasal dalam UUD 1945, yaitu ....
A. Pasal 32 ayat 1
B. Pasal 32 ayat 2
C. Pasal 31 ayat 3
D. Pasal 31 ayat 4
E. Pasal 31 ayat 5
Jawaban : A

37. Bunyi pasal 4 ayat 2 UUD 1945, mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bahwa "Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang ....
A. Wakil Negara
B. Wakil Presiden
C. Ibu Negara
D. Anggota MPR
E. Anggota DPR
Jawaban : B

38. Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) memilikil mendapat beberapa hak dalam tugasnya dan tanggung jawabnya, berikut ini yang tidak termasuk dalam hak yang diberikan kepada DPR adalah ....
A. Hak menyatakan pendapat
B. Hak interpelasi
C. Hak angket
D. Hak budjed
E. Hak mosi tidak percaya.
Jawaban : C

39. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Mereka dipilih berdasarkan mekanisme ....
A. Penunjukan oleh Menteri Dalam Negeri
B. Mekanisme jajak pendapat
C. Pemilihan oleh kualisi partai mayoritas
D. Pemilihan langsung
E. Organisasi-organisasi politik
Jawaban : D

40. Berdasarkan UUD 1945, terdapat suatu lembaga Negara yang berwenang dalam memberikan grasi, amnesty dan rehabilitasi adalah lembaga tersebut adalah ....
A. Presiden
B. Mahkamah Agung
C. DPR
D. Mahkamah Konstitusi
E. Komisi Yudisial
Jawaban : A

41. Referendum adalah suatu kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan pada tubuh UUD 1945, hal ini di atur dalam ....
A. TAP MPR No. I/MPR/1982
B. TAP MPR No. II/MPR/1982
C. TAP MPR No. III/MPR/1983
D. TAP MPR No. IVlMPR/1983
E. TAP MPR No .V/MPR/1983
Jawaban : D

42. "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Berdasarkan isi UUD 1945 diatas, Lembaga yang siap menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi setiap warga Negara adalah ....
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Meneteri Dalam Negeri
C. Perwakilan Pemerintah
D. Organisasi-organisasi politik
E. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Jawaban : A

43. "Negara lndonesia adalah negara hukum". Hal ini merupakan isi dari pasal 1 UUD RI 1945 ayat ....
A. 1 
B. 2 
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban : C

44. Dalam makna Pembukaan UUD 1945 terutama dalam alenia pertama, bagi bangsa lndonesia antara lain mengandung maksud sebagai ....
A. Sumber dari segala hukum yang berlaku atau tertib hukum
B. Peraturan perundang-undangan yang tertinggi
C. Deklarasi terbentuknya suatu bangsa dan negara lndonesia
D. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
E. Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia yang paling mendasar
Jawaban : D

45. Dalam penjelasan yang terdapat dalam UUD 1945 terdapat penafsiran otentik terhadap UUD 1945, hal ini karena pada penjelasan ...
A. Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya.
B. Merupakan rangkaian utuh dengan dengan pasal-pasalnya.
C. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
D. Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskan.
E. Dapat diterima secara yuridis dan faktual sebagai satu kesatuan hukum dasar..
Jawaban : A

46. Perubahan keempat UUD 1945, terjadi dalam sidang ....
A. Sidang tahunan MPR 2002
B. Sidang tahunan MPR 2001
C. Sidang tahunan MPR 2000
D. Sidang tahunan MPR 1999
E. Sidang tahunan MPR 1998
Jawaban : A

47. Sidang Umum MPR 1999, pada tanggal 14-21 Oktober 1999, merupakan perubahan pada tahap ke ....
A. Kelima 
B. Empat 
C. Tiga
D. Dua
E. Satu
Jawaban : E

48. Pasal- pasal dari UUD 1945 yang merupakan ketentuan-ketentuan pokok materi dari Hukum Dasar yang tertulis tercantum dalam ....
A. Pembukaan UUD 1945
B. Batang Tubuh UUD 1945
C. Penutup UUD 1945
D. Ketetapan Presiden
E. Peraturan Pemerintah
Jawaban : B

49. Batang Tubuh UUD 1945 terbagi atas ...bab dan 37 pasal...
A. 15 
B. 16 
C. 17
D. 18
E. 19
Jawaban : B

50. Bab IX dalam Batang Tubuh UUD1945 membahas mengenai ....
A. Agama
B. Warga negara
C. Kekuasaan hakim
D. Hal keuangan
E. Pertahanan negara
Jawaban : C

51. Pada saat pemilu pertama kali dilakukan Bangsa lndonesia tahun 1955, Partai Komunis Indonesia, menjadi salah satu partai besar, hal initerjadi karena  ...
A. Sentralisasi kekuasaan
B. Defisit keuangan yang ada pada suatu negara
C. Para investor dari berbagai negara asing
D. Sumber daya manusia yang kurang
E. Diskriminasi kesempatan dalam berbagai usaha
Jawaban : A

52. Dinamika ketatanegaman lndonesia berlangsung selalu mengalami perubahan, hal yang tidak pernah mengalami perubahan adalah . ..
A. Lembaga-lembaga negara.
B. Bentuk pemerintahan.
C. Sistem demokrasi.
D. Corak pemerintahan.
E. Bentuk negara.
Jawaban : E

53. Setelah kemerdekaan Republik lndonesia terlaksana, pada saat saat awal pemerintahan Republik Indonesia, Presiden melaksanakan tugasnya dibantu oleh lembaga ....
A. BPUPKI
B. Mahkamah Agung
C. DPAS
D. MPRS
E. Para Menteri
Jawaban : D

54. Dalam UUD 1945 terdapat bagian yang menyebutkan bagaimana tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada:
A. Aturan Peralihan Pasal V
B. Aturan Peralihan Pasal IV
C. Aturan Peralihan Pasal Ill
D. Aturan Peralihan Pasal II
E. Aturan Peralihan Pasal I
Jawaban : C

55. Dalam pembentukan lembaga negara, terutama pembentukan Mahkamah Konstitusi, ada dasar hukum yang mengaturnya, yaitu:
A. UU No. 21 tahun 2003
B. UU No. 22 tahun 2003
C. UU No. 23 tahun 2003
D. UU No. 24 tahun 2003
E. UU No. 25 tahun 2003
Jawaban : D

56. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan kewenangan. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah . ..
A. Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan yang terjadi pada saat proses pemilu sengketa pemilu.
B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik lndonesia tahun 1945.
C. Memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata.
D. Menguji UU terhadap UUD Negara Republik lndonesia tahun 1945.
E. Memutuskan sengketa peradilan bagi warga negara asing.
Jawaban : C

57. Departemen agama tidak termasuk dalam salah satu departemen yang di otonomikan hal ini dikarenakan...
A. Mencegah munculnya berbagai hukum yang berlaku pada setiap daerah dalam kerangka NKRI.
B. Agama tidak bisa dikelompokkan sebagai milik satu kelompok saja.
C. Mencegah penentuan hari besar keagamaan yang berbeda.
D. Menghindari munculnya pemerintahan agama.
E. Menghindari adanya ateisme dalam beragama.
Jawaban : A

58. Pelanggaran pelaksanaan Pemerintah pada masa Orde Baru (1966-1998) yang murni dan konsekuen terjadi pada pasal ....
A. 33 dan 34 
B. 23 dan 33 
C. 32 dan 33
D. 32 dan 34
E. 12 dan 23
Jawaban : B

59. Ketetapan MPR yang menyatakan bahwa "MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya" adalah. ...
A. Ketetapan MPR Nomor IV MPR/1983
B. Ketetapan MPR Nomor Ill MPR/1983
C. Ketetapan MPR Nomor 11 MPR/1983
D. Ketetapan MPR Nomor 1 MPR/1983
E. Undang-undang nomor 5 tahun 1985
Jawaban : D

60. Pada masa pemerintahan periode 21 Mei 1998- 19 Oktober 1999, ditandai dengan lepasnya salah satu Propinsi dari NKRI, yaitu . ...
A. lrian Barat
B. Aceh Besar
C. Timor Timur
D. Nusa Tenggara
E. Papua Nugini
Jawaban : C

61. Berdasarkan UUD 1945, dibentuknya anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh ...
A. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
B. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
C. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD.
D. DPR dengan memperhatikan usul dari pemerintah.
E. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Jawaban : C

62. Sesuai dengan UUD 1945 bahwa tugas dan tanggung jawab pembelaan negara menjadi tanggung jawab ....
A. Pemerintah dan TNI
B. Pemuda
C. Angkatan 1945
D. Seluruh rakyat lndonesia
E. TNI
Jawaban : D

63. Dari pernyataan di bawah ini yang merupakan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu .. ... .
A. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta wakil Ketua DPA menjadi menteri Negara.
B. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
C. Pemberontakan Partai Komunis lndonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.
D. Memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang Undang Dasar Sementara 1950.
E. Memberlakukan kembali UUDS 1950 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang Undang Dasar 1945.
Jawaban : D

64. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah mengalami amandemen pertama, tugas utama DPR adalah ....
A. Membentuk Undang-undang dan peraturan daerah 
B. Mengajukan usul rancangan undang-undang
C. Mengadakan penyelidikan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan
D. Menyetujui rancangan perubahan suatu rancangan undang undang
E. Mengawasi pemerintah jalannya pelaksanaan pemerintah
Jawaban : B

65. Setelah mengalami amandemen yang ke 1 UUD 1945 dalam pasal 5 maka kedudukan presiden dalam bidang legislative adalah, presiden ...
A. Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
B. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya yang ditetapkan dengan Undang-undang.
C. Dengan persetujuan DPR dan Mahkamah Agung menyatakan perang dan membuat perdamaian.
D. Memegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan negara menurut Undang-Undang Dasar.
E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Jawaban : A

66. Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan Batangtubuh UUD 1945 memiliki empat hubungan seperti berikut ini, kecuali .. .
A. UUD mengatur pembentukan pemerintah.
B. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat.
C. Negara lndonesia adalah berbentuk republik.
D. Ditetapkannya dasar negara Indonesia.
E. Keberadaan UUD lebih tinggi dari Pancasila.
Jawaban : E

67. Pada periode UUDS tahun 1950, sistem pemerintahan lndonesia adalah ....
A. Parlementer
B. Presidensial
C. Terpimpin
D. Monarki
E. Semi Parlementer
Jawaban : A

68. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Aspirasi tersebut dapat disalurkan dalam ....
A. Organisasi pemerintah dan organisasi masa
6. Organisasi politik
C. DPR dan dewan kehormatan
D. MPRdan dewan pertimbangan rakyat
E. Menteri dalam negeri
Jawaban : B

69. Salah satu tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ...
A. Mewujudkan negara lndonesia yang adil dan makmur.
6. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
C. Melaksanakan upaya menjaga ketertiban dunia.
D. Mewujudkan negara lndonesia yang bersatu dan berjuang.
E. Mengupayakan kesejahteraan masyarakat.
Jawaban : A

70. Pengesahan UUD 1945 dilakukan oleh ....
A. Panitia persiapan Kemerdekaan lndonesia
B. Badan Upaya Persiapan Kemerdekaan lndonesia
C. MPR
D. DPR
E. Masyarakat lndonesia
Jawaban : A

71. Presiden dalam masa jabatan sebagai Kepala Negara mempunyai hak-hak istimewa yang biasa disebut sebagai hak ....
A. Menyatakan pendapat
B. Meminta keterangan pada dewan
C. Prerogative
D. lnisiatif
E. Kekebalan
Jawaban : C

72. Pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dapat dikategorikan ke dalam 4 pokok pikiran, pokok pikiran yang berbunyi "Negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", adalah pokok pikiran yang ke ....
A. Satu 
B. Kedua 
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
Jawaban : B

73. Fungsi Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yang mencantumkan dasar Negara yang tersusun secara hierarki dan pyramida di lndonesia menjadi ....
A. Landasan pemikiran yang resmi dan fundamental suatu bangsa
B. Pedoman bagi pelaksanaan suatu bangsa lndonesia
C. Pandangan hidup yang sangat mendasar bangsa lndonesia
D. Ciri dan karakteristik bangsa
E. Kedudukan bangsa dan negara di mata dunia internasional
Jawaban : D

74. Pembangunan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan Kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi....
A. System free fight liberalism menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia.
B. Cabang-cabang produksi boleh dikuasai oleh perseorangan atau Negara.
C. Hak milik perorangan diakui, namun penggunaanya harus berbagi.
D. Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.
E. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Jawaban : D

75. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah....
A. UU No.5 tahun 1990.
B. UU No.24 tahun 1992
C. UU No.25 tahun 2004
D. UU No. 9 tahun 2015
E. UU No.32 tahun 2000
Jawaban : D

76. Menurut UUD 1945bahwa kedudukan Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga yang berfungsi sebagai ....
A. Legislatif
B. Eksaminatif
C. Yudikatif
D. Konsultatif
E. Eksekutif
Jawaban : D

77. "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia", adalah bunyi dari UUD 1945 pasal ....
A. 27 B ayat 2
B. 28 C ayat 1
C. 29 D ayat 1
D. 27 A ayat 1
E. 28 B ayat 1
Jawaban : B

78. "Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya': adalah sebagai bunyi UUD 1945 pasal ....
A. 31 ayat 5 
B. 31 ayat 4 
C. 31 ayat 3 
D. 31 ayat 2
E. 31 ayat 1
Jawaban : D

79. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 44 ayat (1) anggota DPRD mempunyai hak-hak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, berikut ini yang bukan merupakan hak DPRD adalah ....
A. Keuangan dan administrasi
B. Hak memilih dan dipilih
C. Hak mengajukan rancangan perda
D. Mengajukan usul dan pendapat
E. Hak prerogative
Jawaban : E

80. Berdasarkan pasal 46 ayat (1) UUD 1945, DPRD memiliki alat kelengkapan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, berikut ini yang bukan merupakan kelengkapan yang dimiliki oleh DPRD adalah....
A. Badan kehormatan daerah
B. Panitia anggaran dan pembelanjaan negara
C. Sekretaris Negara
D. Panitia musyawarah agung
E. Komisi yudisial
Jawaban : C

81. Berdasarkan UUD 1945 pasal 55 ayat (1) anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai ....
A. Pengusaha dan pemilik waralaba
B. Hakim dan badan peradilan
C. Pedagang
D. Penyedia jasa dan barang
E. Pengajar/dosen
Jawaban : B

82. Pada TAP MPR No. IV/MPR/1983 mengatur tentang ....
A. Mosi tidak percaya presiden
B. Referendum
C. Pemilihan umum dan pemilihan daerah
D. Hak menyatakan penddapat di muka umum
E. lnterpelasi
Jawaban : B

83. Runtuhnya negara Yugoslavia sebagai akibat adanya ....
A. Terlepasnya negara-negara yang merupakan bagian dari negara Yugoslavia
B. Adanya keinginan Serbia untuk mendirikan negara sendiri.
C. Kekuatan militer negara tersebut sudah lemah
D. Runtuhnya negara komunis Uni Sovyet
E. Terjadinya pertentangan antar etnis.
Jawaban : A

84. Penafsiran otentik dari UUD 1945 adalah dalam penjelasan UUD 1945 sebab dalam penjelasan tersebut ...
A. Tidak dapat di rubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya.
B. Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya.
C. Sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya.
D. Merupakan penafsiran resmi lembaga yang merumuskan.
E. Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar.
Jawaban : E

85. Dalam UUD 1945, pernyataan kemerdekaan bangsa lndonesia tertuang dalam ....
A. Pembukaan UUD alenia 1
B. Pembukaan UUD alenia 2
C. Pembukaan UUD alenia 3
D. Pembukaan UUD alenia 4
E. Batang tubuh UUD 1945
Jawaban : A

86. Dalam pembukaan UUD 1945, alenia yang menyatakan cita-cita dan tujuan bangsa lndonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ...
A. Ke-1
B. Ke-2
C. Ke-3
D. Ke-4
E. Ke-5
Jawaban : D

87. Piagam Jakarta mempunyai arti penting dalam sejarah konstitusi negara Republik Indonesia. Setelah mengalami perubahan dijadikan pembuatan Undang-undang Dasar 1945, kebolehan elit politik lslam dalam kaitannya dengan ini adalah,kecuali . ...
A. Tidak adanya peraturan di kalangan elit politik islam
B. Semangat kebangsaan yang keliru
C. Semangat toleransi yang berlebihan
D. Semangat juang yang kurang
E. Persepsi yang berbeda terhadap hakikat lslam
Jawaban : E

88. Dalam pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan lndoensia 17 Agustus 1945 atas dasar ....
A. Realisasi Sumpah Pemuda 1928 dan dekrit Presiden
B. Anugerah kemerdekaan dari Belanda
C. Kebulatan tekad founding fathers
D. Kesepakatan Sekutu dengan jepang setelah memlalui perundingan yang sangat alot
E. Hadiah kemerdekaan yang sejati Jepang
Jawaban : C

89. Setelah mengalami proses amandemen 1 UUD 1945 dalam pasal 5 ayat 1 maka kedudukan Presiden dalam bidang legislatif adalah ....
A. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
B. Dalam melakukan kewajibannya Presidendibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
C. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
D. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.
E. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
Jawaban : A

90. Persamaan pemilihan umum sebelum berdasarkan UU No. 3 tahun 1999 dan sesudahnya adalah ....
A. Penerapan sistem proporsional
B. Landasan operasional yang melandasinya
C. Jumlah anggota lembaga yang terbentuk
D. Asas-asas pemilihan umum
E. Partai politik peserta pemilihan umum
Jawaban : B

91. Pemerintah Orde Baru melakukan penyimpangan yang mendasar terhadap UUD 1945 yaitu lahirnya produk hukum yang memberikan peluang terhadap aparatur negara untuk melakukan ....
A. Penyimpangan dalam melaksanakan tugas
B. Pembenahan administrasi pemerintah
C. Pemberantasan terhadap kemiskinan
D. Tuntutan perbaikan nasib
E. Korupsi, kolusi dan nepotisme
Jawaban : E

92. Penyimpangan yang dilakukan oleh orde lama terhadap UUD 1945 adalah ...
A. Tidak adanya kebebasan dalam memeluk agama.
B. Monopoli disegala bidang kehidupan yang berkuasa.
C. Tidak berfungsinya lembaga lembaga tinggi negara.
D. Konsepsi Panasila yang melenceng dari kenyataan.
E. Tidak adanya pengawasan dari DPR dan masyarakat terhadap pemerintah.
Jawaban : B

93. Hal yang sangat membedakan pelaksanaan penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 antara orde baru dan orde lama adalah ....
A. Politik, sedangkan orde baru bidang ekonomi
B. Ideologi, sedangkan orde baru ekonomi
C. ldeologi dan politik, orde baru pada politik dan ekonomi
D. Pancasila, sedangkan orde baru mental
E. Politik mercusuar, sedangkan orde baru asas tunggal politik
Jawaban : C

94. Isi Maklumat Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945, memutuskan bahwa KNlP diserahi kekuasaan. ...
A. Eksekutif
B. Legislatif
C. Yudikatif
D. Konsultatif
E. Representatif
Jawaban : B

95. UUD 1945 pertama kali dinyatakan berlaku pada tanggal ....
A. 17 Agustus 1945
B. 18 Agustus 1945
C. 19 Agustus 1945
D. 20 Agustus 1945
E. 28 Oktober 1945
Jawaban : B

96. Bab Vlll dalam UUD 1945 mengatur tentang ....
A. Keuangan
B. Kekuasaan kehakiman
C. Warga negara
D. Agama
E. Pendidikan
Jawaban : A

97. Mengenai bahasa dan bendera nasional RI telah diatur dalam UUD 1945, yaitu bab ....
A. X 
B. XI 
C. Xlll
D. XIV
E. XV
Jawaban : E

98. Pernyataan mengenai tujuan negara RI tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu alinea ....
A. 1 
B. 2 
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban : D

99. UUD RIS mulai tidak diberlakukan lagi di negara kita pada tanggal ....
A. 15 Agustus 1950
B. 20 Agustus 1950
C. 5 Juli 1959
D. 25 Juli 1959
E. 10 Agustus 1950
Jawaban : A

Demikian artikel tentang √99 Latihan Soal dan Kunci Jawaban UUD 1945 (TWK) CPNS 2019. Semoga bermanfaat..

Advertisement

Baca juga:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar