Skip to main content

80 Latihan Soal dan Kunci Jawaban Tata Negara (TWK) CPNS 2019


Soal Tata Negara CPNS - kembali lagi dengan admin soalprediksi.com. Yah, pada kesempatan kali ini admin akan membagikan pecahan soal dari jenis tes CAT TWK (Tes Wawasan Kebangsaan). Dan itu adalah latihan soal tata negara CPNS dan kunci jawaban terbaru 2019 lengkap. 

Yang sekiranya bisa membantu sobat dalam mencapai passing grade di kategori soal TWK, TKD(Tes Kompetensi Dasar) mendatang. Dengan patokan passing grade sebesar 75 poin.

Maksudnya lengkap adalah dalam bentuk file online (yang bisa sobat kerjakan secara langsung di artikel ini). Dan offline dalam bentuk PDF, yang mana soal tersebut bisa sobat download secara gratis. Asalkan soal tata negara ini tidak dicopy dan di posting ulang.

80 Latihan Soal dan Kunci Jawaban Tata Negara (TWK) CPNS 2019

soal tata negara cpns

Jumlah keseluruhan soal tata negara ini adalah 80 butir soal, dengan kunci jawaban yang sudah terletak di bawahnya. Menurut saya cukup sih, karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa mungkin hanya sekitar beberapa soal saja yang akan keluar di TES mendatang.

Baca Juga :  Latihan Soal TES Kebijakan Pemerintah CPNS 2019 dan Kunci Jawaban

Materinya min?

Ringkasan materi/kisi - kisi soal tata negara CPNS yang bisa admin berikan adalah mengenai tugas masing - masing anggota pemerintahan seperti DPR, DPD, wewenang, lembaga pengadilan, dan hal terkait lainnya. Sobat bisa langsung mengeceknya di soal CPNS tata negara di bawah ini.
80 Latihan Soal dan Kunci Jawaban Tata Negara (TWK) CPNS 2019, DOWNLOAD

Baiklah, itu saja sih pendahuluannya. Berikut ini adalah 80 Latihan Soal dan Kunci Jawaban Tata Negara (TWK) CPNS 2019. Semoga bermanfaat... 


1. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor ....

A. 20 tahun 2003

B. 21 tahun 2003
C. 22 tahun 2003
D. 21 tahun 2004
E. 22 tahun 2004
Jawaban : E

2. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, makna desentralisasi adalah ...
A. Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
B. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan.
C. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
D. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
E. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.
Jawaban : D

3. Bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seseorang yang menganggap dirinya adalah yang paling berkuasa untuk menjalankan pemerintahan disebut dengan istilah monarki....
A. Modern
B. Parlementer
C. Konstitusional
D. Absolud
E. Monarki
Jawaban : D

4. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas karena hukum administrasi negara adalah ....
A. Peraturan pelanggaran aparat penegakhukum
B. Peraturan mengenai tata usaha negara
C. Peraturan mengenai tata peraturan perunang-undangan
D. Peraturan pemerintah mengenai hak dan kewajiban pegawai
E. Sekumplan peraturan hukum yang mengikat badan negara
Jawaban : E

5. Jika dilihat dari hukum positif, negara Indonesia berdiri pada tanggal 18 Agustus 1945, pernyataan ini menurut pendapat . ...
A. Prof. Soeharto
B. Yusuf Kunto
C. Prof. Dr. B.J Habibie
D. Ir. Soekarno
E. Drs. Muh. Hatta
Jawaban : D

6. Agar negara kuat, kepala negara harus memiliki kekuasaan mutlak tak terbatas. Pendapat ini dikemukakan oleh Machiavelli sebagai penganut teori ....
A. Kedaulatan pemerintah
B. Kedaulatan hukum tata negara
C. Kedaulatan raja
D. Kedaulatan beragama
E. Kedaulatan bangsa
Jawaban : C

7. Berikut ini adalah alasan-alasan tentang pentingnya perlindungan pemerintah lndonesia terhadap hak asasi manusia, kecuali ....
A. Merupakan ciri dari kedudukan suatu bangsa
B. Telah diatur dalam konsepsi hukum tertulis
C. Merupakan salah satu syarat dari negara hukum
D. Perlindungan terhadap terhadap HAM merupakan ciri Negara hukum
E. HAM adalah hak yang paling dasar
Jawaban : E

8. Di negara Indonesia, jaminan hukum yang berkaitan dengan kebebasan memeluk agama ditujukan kepada .. .
A. Setiap penduduk dan warga negara Indonesia.
B. Setiap penduduk dan orang asing yang beradadi Indonesia.
C. Setiap warga negara asing dan pendatang.
D. Setiap penduduk lndonesia yang sah.
E. Setiap warga negara lndonesia yang berada di luar negeri.
Jawaban : A

9. Yang dimaksud wilayah ektra teritorial suatu Negara adalah ...
A. Kekuasaan untuk mengambil hasil di dalam laut lepas.
B. Kekuasaan wilayah laut yang berbatasan dengan dua negara.
C. Kekuasaan wilayah Negara dilihat dari garis terluar dari pulau terluar.
D. Kekuasaan Negara itu berlaku bagi kapal-kapal yang melewatinya.
E. Kekuasaan meliputi wilayah laut yang tidak ada pemiliknya.
Jawaban : E

10. DPD adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah sebanyak ...orang.
A. 2 
B. 3 
C. 4
D. 7
E. 10
Jawaban : C

11. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi ...
A. Pemerintah, Polisi,TNI, pamong praja
B. Pemerintah, LSM, dan masyarakat, partai politik
C. Pemerintah, masyarakat, dan swasta
D. Swasta, LSM, dan masyarakat, LBH
E. Pemerintah, LSM, dan swasta, LBH dan tokoh adat
Jawaban : C

12. Sesuai dengan undang-undang TNI yang baru, salah satu syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi panglima TNI adalah ....
A. Laki-laki
B. Disetujui DPR dan MPR
C. Berpangkat minimal letnan
D. Masa kerja lebih dari 45 tahun
E. Telah menjabat kepala staf angkatan
Jawaban : E

13. Tujuan dibentuknya PTUN (PeradilanTata Usaha Negara)adalah ....
A. Mengadili koruptor dan para mafia hukum
B. Sebagai lembaga peradilan ditemukannya indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran penyelenggaraan negara
C. Memberikan sangsi dan denda kepada penyelenggara negara yang terlibat konflik dengan negara
D. Memberikan bantuan hukum kepada warga Negara yang berselisih dengan pemerintah E. Sebagai lembaga peradilan penyelesaian sengketa politik antara pemerintah dan warga negara
Jawaban : B

14. Anggota DPR memiliki hak-hak yang meliputi beberapa hall kecuali
A. Membela diri
B. lmunitas
C. Protokoler
D. Mengajukan pertanyaan
E. Mengadakan rapat
Jawaban : E

15. Tujuan negara menurut lmmanuel Kant adalah ....
A. Untuk menjaga kekuasaan kepala negara
B. Menjaga kesejahteraan pemerintah dan masyarakat
C. Mengatur kehidupan masyarakat negara dengan negara lain
D. Melindungi hak dan kewajiban warga negara.
E. Menjaga keseimbangan hidup
Jawaban : D

16. Berikutini, hal yang termasuk dalam bidang hukum privat adalah ....
A. Pembunuhan berencana
B. Pelanggaran hukum
C. Hubungan antara daerah
D. Penggelapan barang
E. Melanggar perjanjian
Jawaban : E

17. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam ....
A. 1 tahun
B. 2 tahun 
C. 3 tahun
D. 4 tahun
E. 5 tahun
Jawaban : E

18. Corak negara yang menganut ideologi fasisme mengutamakan ....
A. Kekuasaan pemerintahan
B. Kesejahteraan masyarakat
C. Keadilan sosial
D. Kemakmuran bersama
E. Kesejahteraan anggota organisasi
Jawaban : C

19. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif adalah, kecuali ....
A. Mengimpor barang dari negara lain
B. Memutuskan hubungan diplomatik dengan negara lain
C. Membantu salah satu pihak yang dirugikan sistem politik nasional
D. Mengirim pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian 
E. Melakukan kerjasama dengan negara-negara besar
Jawaban : D

20. Presiden memiliki kekuasaan berupa" pouvoir reglaimentair': yang berartikan ....
A. Kekuasaan untuk menentukan kebijakan pemerintah pusat
B. Kekuasaan untuk menurunkan menteri
C. Kekuasaan untuk menetapkan hukum perdata dan pidana
D. Kekuasaan untuk menjalankan anggaran dasar dan belanja negara
E. Kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah
Jawaban : E

21. Presiden menjalankan pemerintahan dengan "concentrasion of power and responsibility upon the president': yang berartikan....
A. Presiden wajib meminta persetujuan DPR
B. Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden
C. Presiden memiliki kekuasaan dan tanggung jawab atas angkatan darat, laut dan udara
D. Kekuasaan presiden adalah penuh
E. Pemutusan kekuasaan dan tanggung jawab dilakukan oleh para menteri
Jawaban : B

22. Teori perjanjian masyarakat berdasarkan pikiran yang dilontarkan ....
A. Hittler
B. John Locke
C. Adam Smitha
D. Decey
E. Socrates
Jawaban : B

23. Rakyatsebagaisalah satu unsur dari Negara pada hakikatnya adalah ....
A. Penduduk yang datang dari luar negeri
B. Penduduk asli yang tinggal di luar negeri
C. Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga Negara
D. Penduduk yang memiliki pandangan dan pemikiran yang sama
E. Penduduk dalam negeri yang tinggal di luar negeri
Jawaban : C

24. Prof: L.J. Van Apeldoorn menyatakan istilah Negara terkandung berbagai pengertian antara lain adalah penguasa, yang menyatakan....
A. Orang-orang yang mendapatkan kekuatan di dalam hukum
B. Lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintah dalam arti luas
C. Orang-orang yang melakukan kekuasaan mutlak
D. Lembagayang memiliki kekuasaan penuh terhadap negara
E. Organisasi yang mengelola segala kekayaan alam dalam wilayah Negara
Jawaban : B

25. pemerintahan pusat memiliki bagian-bagian antara lain....
A. Presiden, DPR,TNI, MPR
B. Presiden, dan Wakil Presiden, MA, POLRI, MK, KY
C. Presiden dan wakil Presiden, DPR,TNI dan POLRI
D. Presiden dan Wakil Presiden, Menteri
E. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, dan MA
Jawaban : D

26. Pada salah satu jawaban ini adalah bentuk-bentuk negara menurut teori-teori modern tentang negara, yaitu ....
A. Negara Kerajaan, Negara Demokrasi
B. Negara Republik, Negara Kesatuan
C. Negara Kesatuan, Negara Federasi
D. Negara Federasi, Negara Republik
E. Nagara Kerajaan, Negara Liberal
Jawaban : C

27. Penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Good Government) termuat dalam ... .
A. Ketetapan Presiden
B. Ketetapan Menteri
C. Undang-undang
D. UUD 1945 yang telah diamandemen
E. TAP MPR
Jawaban : D

28. Unsur-unsur pembentuk suatu negara, yaitu ... .
A. Rakyat, wilayah yang permanen, angkatan bersenjata, pengakuan negara lain
B. Wilayah yang permanen, rakyat, pemimipin, pemerintah berdaulat
C. Pemerintahan yang berdaulat, rakyat, sumber kekuasaan alam, pengakuan negara lain
D. Rakyat, wilayah yang permanen, aturan perundang-undangan
E. Rakyat, wilayah yang permanen, pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain
Jawaban : E

29. Pada tahun 1943 MIA1 dibubarkan dan diganti dengan organisasi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dengan alasan ....
A. Lebih menguntungkan bangsa lndonesia
B. Kurang berpotensi membantu Jepang
C. Kurang menguntungkan Jepang
D. Kegiatan MIAI bertentangan dengan tujuan Jepang
E. Banyak tokoh MIAI bersikap anti Jepang
Jawaban : D

30. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan berlangsung di jalan Imam Bonjol no 1 Jakarta, yaitu bertempat di ....
A. Kadiaman Soekarno
B. Rumah Ahmad Soebardjo
C. Kantor Ahmad Soebardjo
D. Kantor Laksamana Maeda
E. Kediaman Laksamana Maeda
Jawaban : E

31. Polri(Kepolisian Republik Indonesia) kedudukan dalam organisasi pemerintah berada di bawah ....
A. Departemen Hukum dan Ham
B. Menteri negara
C. Departemen Pertahanan
D. Departemen Dalam Negeri
E. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban : C

32. Hukum publik antara lain hukum yang mengatur hubungan antara ....
A. Presiden dengan masyarakat
B. Warga negara sebagai organisasi pemerintahan
C. Seseorang dengan barang yang mengalami sengketa
D. Kewarganegaraan seseorang
E. Seseorang warga negara dengan warga negara lain
Jawaban : B

33. Berikut ini negara-negara yang menganut pemerintahan sistem kabinet parlementer adalah, kecuali ....
A. ltalia
B. Amerika Serikat
C. Jepang
D. India
E. Australia
Jawaban : B

34.Penjelasan dalam UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dan UUD 1945, karena dalam penjelasan tersebut ....
A. Dilindungi oleh pemerintah 
B. Tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan batang tubuhnya
C. Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang meumuskannya
D. Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya
E. Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
Jawaban : C

35. Yang bukan merupakan hak anggota MPR yaitu ....
A. lmunitas
B. Protokoler
C. Keuangan dan administratif
D. Mengangkat duta dan konsul
E. Memilih dan dipilih
Jawaban : D

36. DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi DPR, yaitu fungsi ....
A. Legislasi
B. Anggaran
C. Pengawasan
D. Angket
E. lnterpelasi
Jawaban : A

37. Salah satu wewenang DPR yaitu memilih anggota BPK dengan memerhatikan pertimbangan dari ....
A. MPR
B. Presiden
C. DPD
D. MA
E. MK
Jawaban : C

38. Departemen Keuangan selalu berhubungan komisi di DPR, yakni ....
A. Komisi Xl
B. Komisi IV
C. Komisi Vlll
D. Komisi Ill
E. Komisi I
Jawaban : A

39.. Setiap tahun pemerintah menyampaikan Pengantar rencana anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada DPR RI disebut ....
A. Pengantar RAPBN
B. RAPBN
C. RUU-APBN
D. APBN
E. Nota keuangan
Jawaban : B

40, Dilihat dari historis kelahiran orde baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat . ...
A. Feodal
B. Demokratis Pancasilais
C. Konstitusional demokratis
D. Dictator
E. Feudal oligarkis
Jawaban : B

41. Lembaga Kenegaraan, yaitu MK (Mahkamah Konstitusi) diatur dalam UUD 1945 pasal ....
A. 23 E 
B. 24 A 
C. 24 C
D. 24 B
E. 23 F
Jawaban : C

42. Di bawah ini adalah alat kelengkapan MPR, kecuali ....
A. Pimpinan Majelis
B. Badan Pekerja Majelis
C. Komisi Majelis
D. Panitia Ad Hoc
E. Anggota Majelis
Jawaban : E

43. Melantik Presiden dan wakil Presiden merupakan wewenang ....
A. MPR 
B. DPD 
C. DPR
D. MA
E. MK
Jawaban : A

44. Anggota DPD setiap propinsi ditetapkan sebanyak ... orang.
A. 3 
B. 4 
C. 5
D. 6
E. 8
Jawaban : B

45. DPR sedikitnya bersidang ... kali dalam setahun.
A. 1 
B. 2 
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban : A

46. Yang bukan merupakan alat kelengkapan DPR adalah ....
A. Pimpinan DPR
B. Badan Musyawarah
C. Komisi
D. Badan Urusan RumahTangga
E. Panitia Ad Hoc
Jawaban : E

47. Hak DPR untuk mengajukan RAPBN disebut ....
A. lnisiatif
B. Angket
C. Budget
D. Amandemen
E. Petisi
Jawaban : C

48. Hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijaksanaan yang diambil pemerintah/presiden disebut ....
A. Hak petisi
B. Hak interpelasi
C. Hak amandemen
D. Hak budget
E. Hak inisiatif
Jawaban : A

49. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri merupakan wewenang dari ....
A. MA
B. MK
C. MY
D. DPR
E. Presiden
Jawaban : E

50. Yang berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang adalah ....
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. MA
E. MK
Jawaban : C

51. DPRD mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap... .
A. Undang Undang hasil pemikiran DPR.
B. Peraturan daerah
C. Keputusan Menteri
D. Keputusan Presiden
E. Peraturan Pemerintah
Jawaban : B

52. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, ini berarti ....
A. Terlepas dari pengaruh pemerintah
B. Tidak dibatasi undang-undang Dasar 1945
C. Dibuat dan ditetapkan oleh MPR
D. Dibuat dan ditetapkan oleh DPR
E. Tidak bertanggungjawab kepada para menteri
Jawaban : A

53. Berbagai teori yang muncul untuk membahas masalah tata negara suatu bangsa.  Salah satunya adalah pada teori tentang kedaulatan rakyat dicetuskan oleh . ...
A. Dicey
B. J.J Rousseau
C. lmmanuel Kant
D. Montesquieu
E. Jhon Locke
Jawaban : B

54. lmmanuel Kant juga mengartikan tujuan negara dalam bukunya tahun 1724-1804, bahwa tujuan negara adalah ....
A. Untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara
B. Untuk melindungi kebebasan warga negara dalam mencari kesejahteraan seluas-luasnya
C. Untuk melindungi warga negara dalam bidang pemerintahan
D. Untuk melindungi kebebasan beragama dan memeluk suatu agama
E. Untuk melindungi hak asasi yang fundamental
Jawaban : A

55. Dalam bukunya Decey (1835-1922), the rule oflaw mengandung banyak unsur kedudukan manusia dalam hukum dan pemerintahan, antara lain, kecuali . ...
A. Hak asasi manusia
B. Kesederajadtan di depan hukum
C. Supremasi hukum
D. Hak dan kewajiban manusia dalam hukum
E. Hak dalam mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya
Jawaban : E

56. Buku trias Politika dikemukakan oleh ahli tata negara yang bernama ....
A. Dicey
B. J.J Rousseau
C. Adam Smith
D. Montesquieu
E. Thomas Hobbes
Jawaban : D

57. Teori perjanjian masyarakat ini terdapat dalam buku yang dikarang oleh ....
A. Dicey
B. J. J Rousseau
C. lmmanuel Kant
D. Montesquieu
E. Jhon Locke
Jawaban : E

58. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri Negara hukum adalah ....
A. Pemerintahan berdasarkan hukum pemerintah
B. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggaran hukum
C. Pengakuan tehadap Hak asasi manusia
D. pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM
E. Kebebasan dalam mendapatkan kekuasaan peradilan yang luas.
Jawaban : E

59. Pancasila memiliki kedudukan sebagai ....
A. Dasar Negara
B. Kepribadian bangsa lndonesia
C. Pandangan hidup bangsa
D. Perjanjian bangsa lndonesia
E. Landasan fundamental bangsa
Jawaban : A

60. Penyelenggaraan kedaulatan rakyat untuk menetapkan UUD dan GBHN dinamakan ....
A. Fungsi konstitutif
B. Fungsi legislative
C. Fungsi yudikatif
D. Fungsi eksekutif
E. Fungsi eksaminatif
Jawaban : B

61. Batas territorial suatu negara dalam hukum lnternasional saat ini adalah ... dari garis pantai pulau terluar.
A. 12 mil 
B. 12 m 
C. 3 mil
D. 200 m
E. 200 mil
Jawaban : A

62. Pada hakikatnya rakyat sebagai unsure terbentuknya suatu negara adalah sebagai ....
A. Penduduk lndonesia yang tinggal di luar negeri
B. Sekumpulan manusia yang tinggal dan menetap dalam negara
C. Penduduk asli yang tinggal selama lebih dari 18 tahun
D. Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara
E. Orang-orang yang setia terhadap norma dan kaidah yang berlaku pada suatu negara
Jawaban : D

63. Ciri utama dari negara kesatuan adalah ....
A. Masa jabatan kepala negara terbatas
B. Terbagi-bagi dalam bagian-bagian negara
C. Memiliki konstitusi yang tertulis
D. Pemerintahannya bersifat sosialis demokratis
E. Kepala negaranya merupakan pilihan rakyat
Jawaban : C

64. Norma hukum memiliki kelebihan seperti memiliki sifat ....
A. Tegas dan tertulis
B. Memaksa dan bersangsi
C. Memihak dan memaksa
D. Bersangsi dan tegas
E. Memihak dan mengatur
Jawaban : A

65. Hal-hal yang temasuk dalam hukum privat (pribadi) adalah sebagai berikut, kecuali ....
A. Anto menuntut hak waris kepada orang tuanya
B. Aida melakukan perkawinan di luar negeri
C. Kesuma tidak menepati perjanjian sewa menyewa rumah
D. Budi mengadakan perjanjian jual beli sepetak tanah
E. Aditya dengan sengaja menipu orang lain
Jawaban : E

66. Hukum publik di Negara lndonesia mengatur atau menata hubungan antara ....
A. Warga negara lndonesia dengan warga negara asing
B. Warga negara dengan benda yang menajdi hak miliknya
C. Orang-orang yang menjadi pejabat pemerintah
D. Warga dengan negara sebagai organisasi kekuasaan
E. Seorang warga negara dengan warga negara lain
Jawaban : E

67. Salah satu sikap yang mendahulukan kepentingan umum adalah ....
A. Menyerahkan tanahnya untuk pelebaran jalan
B. Melaksanakan peringatan hari besar agama
C. Membersihkan lingkungan rumah tangga
D. Bertindak sebagai peraturan yang berlaku
E. Menolong teman yang mendapat musibah
Jawaban : A

68. Dampak positif pendudukan Jepang terhadap bangsa lndonesia adalah ....
A. Dibentuknya Nogyo Kumiai
B. Keikutsertaan orang lndonesia dalam pemerintahan
C. Penggunaan bahasa lndonesia dalam kegiatan belajar dan mengajar
D. Dibubarkannya partai politik yang ada pada masa Belanda
E. Dibentuknya organisasi militer dan semi militer
Jawaban : C

69. Tokoh yang mampu mendamaikan antara golongan tua dengan golongan muda dalam peristiwa Rengasdengklok adalah ....
A. Sukarni
B. Muhammad hatta
C. Ahmad Suebardjo
D. Mawardi
E. Sutan syahrir
Jawaban : C

70. letak lndonesia berdasarkan letak geografis dan astronomis adalah sebagai awal kemajemukan bangsa, kemajemukan ini kita pandang sebagai ....
A. Sesuatu yang perlu ditonjolkan
B. Faktor yang membahayakan persatuan dan kesatuan
C. Kekayaan budaya nasional
D. Ciri nasionalis setiap bangsa
E. Aset bagi bangsa lain
Jawaban : C

71. Segi negatif dari tata cara pengambilan keputusan suara terbanyak (voting) adalah ....
A. Kebulatan pendapat sangat menonjol pada saat itu
B. Pengambilan keputusan tidak sesuai dengan Pancasila
C. Keputusan sangat menguntungkan semua pihak
D. Cermin kemenangan orang terkuat dalam organisasi tersebut
E. Adanya keharusan pihak yang kalah untuk menerima hasil keputusan
Jawaban : E

72. Penetapan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah orang tuanya, disebut asas ....
A. lussoli
B. Kewarganegaraan ganda
C. Staatenloos
D. Ius sanguinis
E. Naturalisasi
Jawaban : D

73. Asas ius sangunis menetapkan kewarganegaraan didasarkan pada ....
A. Pernikahan dengan warga asing
B. Kesetiaan seseorang kepada negara
C. Pertalian darah seseorang atau keturunan
D. Tempat kelahiran seseorang
E. Keinginan sendiri orang tersebut
Jawaban : C

74. Pengertian pemerintahan "kedaulatan ke dalam" adalah ...
A. Kekuasaan pemerintah untuk menghormati hukum yang dibuatnya sendiri.
B. Mendistribusikan kekuasaan untuk menjamin keadilan dalam pemerintahan.
C. Pelimpahan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang dipercayai sekelompok orang.
D. Kekuasaan untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan Negara lain.
E. Kekuasaan tertinggi untuk memaksa rakyat agar mentaati peraturan negara.
Jawaban : B

75. Negara yang baru lahir dan langsung menjadi anggota masyarakat internasional, serta mendapat pengakuan merupakan pengukuhan dari negara lain. Hal ini merupakan ....
A. Pengakuan dejure
B. Pengakuan kolektif
C. Pengakuan de facto
D. Pengakuan inisiatif
E. Pengakuan private
Jawaban : A

76. Perbedaan antara wilayah territorial suatu negara dengan wilayah ekstrateritorial adalah ....
A. Meliputi darat, laut, dan udara
B. Berada di dalam maupun di luar wilayah negara
C. Secara nyata berada di wilayah negara lain
D. Merupakan wilayah bebas
E. Merupakan wilayah tambahan
Jawaban : C

77. Perbedaan yang mendasar antara bentuk pemerintahan kerajaan dengan republik terletak pada ....
A. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan
B. Pengangkatan dan masa jabatan kepala Negara
C. Lembaga-lembaga yang membantu pimpinan
D. Bagaimana orang melaksanakan kepemimpinan
E. Jumlah orang yang memegang kekuasaan
Jawaban : B

78. Letak perbedaan antara bentuk Negara dan bentuk kenegaraan adalah terletak pada ....
A. Wilayah negara sempit
B. Kepalanya negaranya dengan pemilihan
C. Negaranya tidak terbagi-bagi ke dalam daerah bagian
D. Kepala negaranya dipilih berdasarkan turun temurun
E. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut
Jawaban : C

79. Sistem referendum dalam pemerintahan negara hukum adalah ....
A. Tugas eksekutif selalu diawasi secara langsung oleh yudikatif
B. Tugas yudikatif selalu di bawah pengawasan rakyat secara langsung
C. Pengawasan rakyat terhadap kebijaksanaan pemerintah berjalan buruk
D. Tugas eksekutif dapat dicampuri oleh yudikatif
E. Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintahan besar sekali
Jawaban : E

80. Pada Undang-Undang menentukan bahwa lndonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, dan bukan pemisahan kekuasaan. Hal tersebut sebagai dibuktikan, antara lainadanya campur tangan suatu lembaga tinggi negara dalam kekuasaan lembaga tinggi negara lain. Berikut ini sebagai contohnya,kecuali. ...
A. Presiden mengangkat duta dan konsul
B. Presiden mengesahkan undang-undang
C. Pengadilan mengesahkan anak
D. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
E. DPR ikut menetapkan APBN
Jawaban : C

Demikian artikel tentang 80 Latihan Soal dan Kunci Jawaban Tata Negara (TWK) CPNS 2019. Semoga bermanfaat..

Advertisement

Baca juga:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar