Skip to main content

Latihan Soal TES Kebijakan Pemerintah CPNS 2019 dan Kunci Jawaban

Latihan Soal TES Kebijakan Pemerintah CPNS 2019 dan Kunci Jawaban
Soal Kebijakan Pemerintah CPNS - Setelah postingan kemarin - kemarin membahas tes yang berkaitan dengan TIU CPNS (Tes Intelegensi Umum), di kesempatan kali ini admin akan membagikan latihan soal CAT kebijakan pemerintah CPNS di kategori soal TWK dan kunci jawaban terbaru 2019.

Walau pun di artikel lainnya admin juga memberikan soal lengkap tentang Tes Wawasan Kebangsaan. Akan tetapi menurut admin sendiri tidak cukup (jika ingin lolos seleksi). Karena memang sulit sih soal TKD-nya, jika dipelajari setengah - setengah dan tidak merinci sedemikian rupa.

Baca Juga :  80 Latihan Soal dan Kunci Jawaban Tata Negara (TWK) CPNS 2019

Materi/kisi - kisi soal kebijakan pemerintah CPNS tentang kebijakan pemerintah apa saja min?

Bisa sobat lihat sendiri langsung pada soal. Karena memang tidak ada kisi - kisi khusus akan hal tersebut.

Latihan Soal TES Kebijakan Pemerintah CPNS 2019 dan Kunci Jawaban 

soal kebijakan pemerintah cpns

Keseluruhan soal berjumlah 100 butir soal pilihan ganda, yang mana jawabannya ada di bawah soal tersebut. Salin itu, untuk lebih memudahkan sobat untuk mempelajarinya admin juga sudah menyediakan file PDF yang bisa sobat download secara gratis di artikel ini.
Latihan Soal TES Kebijakan Pemerintah CPNS 2019 dan Kunci Jawaban , DOWNLOAD

Yapps, itu saja sih awalannya. Berikut ini adalah Latihan Soal TES Kebijakan Pemerintah CPNS 2019 dan Kunci Jawaban . Selamat mengerjakna...

1. Tantangan Bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik 2020, terutama dengan upaya peningkatan....
A. Otonomi daerah seluas-luasnya
B. Peningkatan sumber daya energi perbaharuan
C. Peningkatan sumber daya manusia
D. Peningkatan ekspor ke luar negeri
E. Peningkatan kerjasama dengan berbagai negara
Jawaban : C

2. Pemisahan kekuasaan Yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dan aktif ciri utama dari ....
A. Pemerintah diktator
B. Pemerintah sosialis
C. Pemerintah otokrasi
D. Pemerintah demokrasi
E. Pemerintah romawi
Jawaban : D

3. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional ditujukan untuk....
A. Persatuandan kesatuan bangsa
B. Pembangunan jangka panjang
C. Kedamaian dan keamanan dunia
D. Kemakmuran
E. Pertumbuhan ekonomi liberal
Jawaban : D

4. Dalam UU No 32 tahun 2004 yang sekarang telah dijalankan pemerintah adalah Undang-undang tentang sistem pemerintahan....
A. Dekonsentrasi
B. Desentralisasi
C. Otonomi daerah
D. Sentralisasi
E. Tugas pebantuan
Jawaban : A

5. Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Jakarta tahun 1998 adalah terjadi pada peristiwa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di ....
A. Taman makam pahlawan
B. Jembatan Kali Krasak
C. Jembatan Semanggi
D. Monument Nasional
E. Jembatan Semanggi Raya
Jawaban : C

6. Dampak buruk dari pelaksanaan otonomi daerah adalah ....
A. Egoisme kependudukan
B. Etnosentrisme
C. Egoisme kewilayahan
D. Konsumerisme
E. Hidonisme
Jawaban : C

7. Kebijakan pembangunan Nasional lndonesia diarahkankepada ....
A. Mencerdaskan kehidupan bangsa
B. Melindungi hak asasi manusia yang paling asasi
C. Manusia lndonesia seutuhnya dan masyarakat lndonesia seluruhnya
D. Manusia lndonesia seluruhnya dan masyarakat lndonesia seutuhnya
E. Perdamaian dunia dan politik antar bangsa
Jawaban : C

8. Pertahanan dan keamanan bangsa lndonesia dan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tanggung jawab ....
A. Pemerintah pusat
B. TNI dan Polri pusat
C. TNI
D. Warga Negara
E. Dewan perdamaian PBB.
Jawaban : D

9. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten menjamin kepastian hukum, untuk mewujudkan arah kebijakan ini terutama ....
A. Perlunya penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi
B. Perlunya pembangunan hukum yang relevan dengan perkembangan dunia industri
C. Perlunya stabilitas sarana dan prasarana pertahanan negara
D. Perlunya fasilitas dan keseriusan upaya penertiban masyarakat bagi pengadilansaja
E. Perlunya fasilitas hukum yang ketat dan memaksa
Jawaban : A

10. Yang merupakan faktor internal pendorong suatu negara melakukan hubungan internasional adalah ....
A. Adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terancam, baik melalui kudeta atau dari  intervensi negara lain
B. Ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain
C. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerjasama yang produktif
D. Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian
E. Memperbaiki hubungan antarnegara serta kerjasama ekonomi Pembangunan Jangka Panjang
Jawaban : A

11. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) meliputi jangka waktu berapa tahun?
A. 20 tahun
B. 10 tahun 
C. 5 tahun
D. 15 tahun
E. 25 tahun
Jawaban : E

12. Prinsip yang dipakai dalam politik Luar Negeri lndonesia adalah sebagai berikut ,kecuali ....
A. Mengikuti perkembangan arah konsenterasi global
B. Demokratis
C. Berorientasi pada kepentingan nasional
D. Anti kolonialisme
E. Bebas aktif
Jawaban : D

13. Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif berawal dari konsepsi Wakil Presiden Moh. Hatta dalam pidatonya yang berjudul ....
A. Membangun Dunia Kembali
B. Jalannya Revolusi Kita
C. Manipol USDEK
D. Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah
E. Mendayung di antara Dua Kerang
Jawaban : B

14. Kebijakan politik Orde Baru yang dianggap melanggar HAM adalah ....
A. APBN yang disusun oleh Presiden tanpa didampingi DPR
B. Pembuatan UU pengelolaan daerah oleh pusat
C. Pengangkatan anggota DPR dari fraksi ABRl
D. Pelaksanaan pemilu yang seadanya
E. Pembatasan partai politik peserta pemilu
Jawaban : E

15. Turunnya Soeharto dari jabatan Presiden lndonesia ditandai dengan pidato pengunduran dirinya yang berlangsung pada tanggal ....
A. 21 Mei1998
B. 20 Mei 1998
C. 19Mei 1998
D. 13 Mei 1998
E. 12 Mei 1998
Jawaban : A

16. Kebijakan politik era Orde Baru di bidang ekonomi yang bersifat positif bagi rakyat adalah ....
A. Pengawasan yang ketat terhadap perekonomian
B. Maraknya pemalakan dan penebangan hutan
C. Privatisasi BUMN
D. Masuknya para investor asing di lndonesia
E. Revolusi hijau
Jawaban : E

17. Kebijakan politik dalam negeri pada era Demokrasi Terpimpin adalah ....
A. Memusuhi Malaysia sebagai kepanjangan tangan dari neokolonialis
B. Mencetuskan ideologi Nasakom
C. Condong ke Blok Barat
D. Politik tidak memihak
E. Menganut politik bebas dan aktif
Jawaban : D

18. Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini bertujuan untuk ....
A. Mewujudkan upaya perdamaian dunia
B. Mewujudkan kecerdasan bangsa
C. Melindungi segenap bangsa lndonesia
D. Memajukan kesejahteraan umum
E. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
Jawaban : E

19. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas mencakup hampir seluruh bidang pemerintahan melalui, kecuali tentang . ...
A. Agama dan peradilan.
B. Moneter dan fiskal
C. Pertahanan keamanan
D. Keuangan antar daerah
E. Politik luar negeri
Jawaban : D

20. "Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, yaitu yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggungjawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani". Pernyataan tersebut merupakan dasar pendidikan nasional yang tertuang dalam . ...
A. TAP MPR No. I/MPR/1993
B. TAP MPR No. II/MPR/1993
C. TAP MPR No. III/MPR/1993
D. TAP MPR No. IV/MPR/1993
E. TAP MPR No. V/MPR/1993
Jawaban : B

21. Dalam SK Menpan tentang kenaikan pangkat No 26 tahun 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru, kenaikan pangkat guru tersebut menggunakan sistem . ...
A. Kenaikan sistem berjangka
B. Kenaikan sistem kredit
C. Kenaikan sistem manunggal
D. Kenaikan sesuai masa jabatan
E. Kenaikan sesuai masa kerja
Jawaban : B

22. Dalam prinsip desentralisasi dan managemen GBHN tahun 1999 - 2004 serta kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Depdiknas, yang menjadi prinsip tersebut adalah ....
A. School based managemen and community based participasion.
B. School based managemen and community based organitasion
C. School based managemen and community based coordination.
D. School based managemen and community based statement.
E. School based managemen and community based coalition.
Jawaban : A

23. Kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Pernyataan tersebut merupakan isi dari ....
A. REPELITA I
B. REPELITA II
C. REPELITA Ill
D. REPELITA IV
E. REPELITA V
Jawaban : E

24. Undang-undang No. 5 tahun 1990 adalah undang-undang yang mengatur tentang . ...
A. Pengelolaan lingkungan hidup
B. Penataan ruang
C. Sistem perencanaan pembangunan nasional
D. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
E. Rencana strategi kementerian lembaga Departemen Kehutanan
Jawaban : D

25. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain menegakkan hukum secara konsisten, menjamin kepastian hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini yang diperlukan adalah ....
A. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
B. Managemen dalam hukum
C. Perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana peradilan yang memadahi
D. Peradilan yang adil dan tidak memihak
E. Aparat penegak hukum yang bersih dan bertanggung jawab
Jawaban : C

26. Tindakan penebangan hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan antara alam akan meyebabkan ....
A. Reboisasidan rehabilitasi hutan
B. Kemiskinan penduduk disekitar hutan
C. Meluasnya kebocoran lapisan ozon di seluruh dunia
D. Bencana alam yang tidak terkendali
E. Pengusaha semakin kaya dan korup
Jawaban : D

27. Pada awal pembangunan jangka panjang prioritasnya pembangunan di bidang industri adalah ...
A. lndustri nasional yang didukung kemampuan teknologi yang meningkat.
B. lndustri yang menghasilkan barang import.
C. lndustri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
D. lndustri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi.
E. lndutri yang menunjang sektor perekonomian.
Jawaban : C

28. Demokrasi ekonomi mempunyai beberapa ciri-ciri positif, yaitu salah satunya perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas ....
A. Kekeluargaan
B. Ketuhanan
C. Keadilan
D. Gotong royong
E. Kesejahteraan
Jawaban : A

29. Penyebab utama reformasi di Indonesia dipelopori oleh kalangan mahasiswa adalah . ...
A. Presiden Republik Indonesia saat ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
B. Desakan dari daerah agar pemimpin khususnya Presiden segera diganti.
C. Anggota kabinet tidak bisa berkarya dengan baik.
D. Berkembangnya demokrasi yang sesungguhnya.
E. Terjadi ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan.
Jawaban : D

30. Tahun (1689) Raja WilLem Ill dari Belanda sekaligus raja lnggris mengeluarkan Bill of Right. Hal ini berdampak dari pemindahan kekuasaan menjadi ....
A. Kekuasaan berpindah dari presidensial ke parlemen
B. Kekuasaan berpindah dari perdana menteri ke parlemen
C. Kekuasaan berpindah dari raja ke absolutisme
D. Kekuasaan berpindah dari raja ke republik
E. Kekuasaan berpindah dari raja ke parlemen
Jawaban : E

31. Slogan yang paling terkenal dan sering diperdengarkan oleh masyarakat pada masa pergerakan Revolusi Perancis adalah ....
A. Liberty, fraternity, dignity
B. Liberty, equality, fraternity
C. Liberty, equality, dignity
D. Equality, faternity,dignity
E. Fraternity, equality, dignity
Jawaban : B

32. Pengertian hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan merupakan ....
A. Asas dekonsentrasi
B. Daerah otonom
C. Otonomi daerah
D. Desentralisasi
E. Tugas pembantuan
Jawaban : C

33. Berikut ini adalah urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang sudah ditentukan, yaitu meliputi kebijakan-kebijakan di bawah ini, kecuali ... 
A. Moneter dan fiskal nasional
B. Pertahanandan keamanan
C. Agama
D. Yustisi
E. Pendidikan
Jawaban : E

34. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak-hak yang menjadi bagiannya, berikut ini yang bukan merupakan hak otonomi daerah adalah ....
A. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
B. Penentuan kebijakan fiskal dan moneter
C. Mengelola aparatur daerah
D. Mengelola kekayaan daerah yang ada.memungut pajak dan retribusi daerah
E. Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur oleh undang-undang.
Jawaban : B

35. Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuanadalah merupakan....
A. Anggaran pendapatan belanja negara
B. Pendapatan daerah
C. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah
D. Perimbangan keuangan antara pendapatan dan angaran pembelanjaan negara
E. Pembiayaan negara
Jawaban : C

36. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh ....
A. Peraturan daerah
B. Peraturan menteri
C. Keputusan Presiden
D. Anggaran Negara
E. Undang-undang
Jawaban : A

37. Berikut ini yang bukan merupakan perangkat pemerintah daerah adalah ....
A. Gubernur
B. Bupati
C. Walikota
D. Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah
E. Sekretaris negara
Jawaban : E

38. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (3), tentang segala urusan pemerintah, maka pemerintah dapat ....
A. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya tanpa melibatkan pemerintah daerah
B. Mengelola aparatur daerah yang baru
C. Menugaskan sebagian urusan pemerinatah daerah dan atau pemerintahan pusat berdasarkan asas sentralisasi
D. Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah
E. Mengelola kekayaan daerahnya sendiri
Jawaban : D

39. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena alasan sebagai berikut, kecuali . ...
A. Meninggal dunia
B. Permintaan sendiri
C. Diberhentikan
D. Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 bulan
E. Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan.
Jawaban : D

40. Dalam melakukan laporan penyelenggaraan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepala Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk BupatiI Walikota sebanyak ....
A. Tiga kali dalam setahun
B. Dua kali dalam setahun
C. Sekali dalam setahun
D. Sekali dalam lima tahun
E. Sekali dalam dua tahun
Jawaban : C

41. Kebijakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah ...
A. Mengirim pasukanyang bertugas di daerah perbatasan
B. Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik
C. Mengirim bantuan pangan dan obat-obatan kepada negara yang berperang
D. Mengirim duta dan konsul
E. Menciptakan kerjasama dengan negara-negara yang maju saja
Jawaban : B

42. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang keanggotaan PNS dalam Partai Politik dan Golkar adalah ....
A. PP No. 11 tahun 1979
B. PP No. 12 tahun 1979
C. PP No. 13 tahun 1979
D. PP No. 14 tahun 1979
E. PP No. 15 tahun 1979
Jawaban : E

43. Daftar unit kepangkatan bagi PNS yang dbuat oleh pejabat pembuat daftar urut kepangkatan bersifat . ...
A. Terbuka dan diumumkan berdasarkan undang-undang
B. Terbuka dan diumumkan berdasarkan undang-undang 
C. Tertutup dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan
D. Terbuka dan diumumkan berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan.
E. Tertutup dan diumumkan berdasarkan undang-undang.
Jawaban : D

44. Kebijakan pemerintah nasional harus ditujukan kepada ....
A. Kemakmuran pemerintah
B. Kemakmuran masyarakat
C. Keadilan masyarakat
D. Kesejahteraandaerah
E. Keadilan dan kesejahteraan pemerintah.
Jawaban : B

45. Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemetaan pembangunan negara kita adalah karena . ...
A. Penyebaran penduduk yang tidak merata
B. Peledakan jumlah penduduk
C. Kesenjangan social ekonomi penduduk yang tidak merata
D. Angka pendidikan penduduk yang rendah
E. Kesadaran penduduk terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah
Jawaban : A 

46. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah propinsi ditetapkan oleh ....
A. Presiden
B. Menteri Dalam Negeri
C. Gubernur
D. Bupati dan walikota
E. Menteri luar negeri
Jawaban : C

47. Hukum yang berlakusaat ini adalah ....
A. Hukum tertulis
B. Hukum yang sah
C. Hukum yang tegas
D. Hukum yang memaksa
E. Hukum yang disepakati
Jawaban : B

48. Dalam rangka pengembanagan ekonomi daerah di dalam wadah NKRI, daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah ....
A. Daerah lstimewa Aceh
B. Daerah lstimewa Yogyakarta
C. Daerah Khusus lbukota
D. Daerah Kepulauan Seribu
E. Daerah Kalimantan
Jawaban : A

49. Berikut ini adalah lembaga yang tidak berkewajiban melaksanakan amanat GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945 adalah ....
A. Dewan kabinet
B. BPK
C. DPA
D. DPR
E. MA
Jawaban : A

50. Yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah . ...
A. MPR
B. MA
C. Presiden
D. Wakil Presiden
E. DPR
Jawaban : C

51. Yang wajib menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah negara dan berkewajiban menyelenggarakan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah ....
A. DPRdan MPR
B. Presiden dan MPR
C. Presiden dan DPR
D. DPA dan DPR
E. MAdan BPK
Jawaban : B

52. Dalam penetapan formasi Pegawai negeri sipil daerah propinsi kabupatenlkota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh ....
A. Menteri Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga
B. Menteri dalam Negeri
C. Badan Kepegawaian Nasional
D. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
E. Menteri Sekretaris Negara
Jawaban : D

53. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya adalah pengertian dari ....
A. Anggaran pendapatan daerah
B. Belanja daerah
C. Pembiayaan
D. Perimbangan keuangan
E. Pendapatan daerah
Jawaban : C

54. Kedudukan DPR dalam UUD 1945 sangat kuat, karena ....
A. Berhak mengajukan rancangan undang-undang
B. Berhak menetapkan APBN
C. Berhak menetapkan pendapatan daerah
D. Berhak mengatur sistem pembelanjaan keuangan negara
E. Berhak menetapkan anggaran pendidikan daerah
Jawaban : B

55. Berdasarkan pada visi dan misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dalam tubuh Departemen Kehutanan menetapkan enam program pembangunan kehutanan periode 2005-2009 yang telah diintegrasikan kedalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2004-2009. Program-program tersebut meliputi berikut ini, kecuali....
A. Program pemantapan keamanan dalam negeri
B. Program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan.
C. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 
D. Program peningkatan akses informasi dan sumber daya alam dan lingkungan hidup
E. Program peningkatan anggaran perlindungan dan keamanan hutan
Jawaban : C

56. Realita yang sering terjadi saat ini adalah eksploitasi orang tua terhadap anak untuk membantu mencari nafkah, pembantu rumah tangga, disiksa dan tidak diberi gaji, sekelompok orang menerima perlakuan diskriminatif, mengalami tindak kekerasan, atau perlakuan hukum yang tidak adil. Realita seperti ini menunjukkan bukti bahwa masih banyak terjadi ....
A. Kegamangan gaya dan cara hidup masyarakat
B. Dampak negatif yang mencerminkan pembangunan
C. Penyalahgunaan informasi dan komunikasi
D. Warga negara yang berpendidikan rendah
E. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia
Jawaban : E

57. Menurut arah kebijakan pembangunan, pembangunan daerah tertentu secara khusus seperti daerah Papua dan Nangro Aceh Darrusalam, perlu dititik beratkan pada ....
A. Menerapkan daerah operasi untuk meredam keinginan memisahkan diri
B. Menyelesaikan masalahnya dengan mengusut dan mengadili yang bersalah.
C. Memberi hak otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab penuh.
D. Mendorong masyarakat yang bertikai agar proaktif melakukan rekonsiliasi
E. Menyelesaikan konflik sosial yang berkepanjangan dengan berbagai upaya.
Jawaban : C

58. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 oktober 1928. Lagu kebangsaan tersebut diciptakan oleh ....
A. W. R. Sukarman
B. W. R. Suratman
C. W. R. Supratman
D. W. R. Sayidiman
E. W. R. Suryopranoto
Jawaban : C

59. Dalam memanfaatkan sumber alam yang terkandung dalam Negara Indonesia, harus memperhatikan kesinambungan kesejahteraan bangsa, artinya ....
A. Pendapatan per kapita tetap
B. Jumlah penduduk tetap seimbang
C. Generasi yang akan datang adalah generasi penerus
D. Kesejahteraan sekarang belum tentu masa lampau sejahtera
E. Kesejahteraan itu perlu dinikmati pula oleh generasi yang akan datang
Jawaban : E

60. Untuk mencapai sasaran pembangunan angka menengah, Departemen kehutanan menetapkan lima kebijakan prioritas 2005-2009 (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.456/Menhut-V11/2004), antara lain sebagai berikut, kecuali ...
A. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal.
B. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan.
C. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
D. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
E. Pemantapan kawasan hutan lindung.
Jawaban : E

61. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002, untuk mendirikan sebuah Partai Politik harus mendaftarkan kepada . ...
A. Departemen Dalam Negeri
B. Departemen Kehakiman
C. Komisi Pemilihan Umum
D. Sekretarian Negara
E. Kejaksaan Agung
Jawaban : C

62. Menurut Undang-Undang no. 30Tahun 2002, tujuan dibentuknya Komisi Pemberantas Korupsi adalah....
A. Meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
B. Karena Indonesia merupakan negara yang menduduki rangking tinggi dalam korupsi
C. Setiap orang memiliki kekuasaan akan melakukan tindak korupsi
D. Peristiwa korupsi sudah cenderung menjadi budaya perilaku bagi pemegang kekuasaan
E. Mencegah agar pimpinan dan penyelenggara negara agar tidak melakukan korupsi
Jawaban : D

63. Berdasarkan Undang-Undang, Hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, antara lain apabila ....
A. Lima kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan.
B. Sakitjasmani dan rohani secara terus menerus
C. Masajabatannya telah berakhir 
D. Telah berusia 67 tahun
E. Mengundurkan diri.
Jawaban : A

64. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (2), yang telah diamandemenkan, dan setelah menjadi pemisahan tugas dan wewenang antara kepolisian dengan TNI, maka kedudukan dalam sistem pemerintahan dan keamanan rakyat semesta adalah sebagai ....
A. Kekuatan utama
B. Kekuatan pendukung
C. Kekuatan cadangan
D. Gerakan mobilitas
E. Gerakan perlawanan
Jawaban : B

65. Suatu Negara yang dalam menyelenggarakan pemerintahannya selalu berdasarkan peraturan tertulis, maka negara tersebut dinamakan dengan ....
A. Negara the rule of law
B. Negara berkedaulatan
C. Negara demokrasi
D. Negara hukum
E. Negara konstitusional
Jawaban : A

66. Yang berwenang membubarkan suatu partai politik menurut UUD 1945 (amandemen ketiga) adalah ....
A. Komisi Pemilihan Umum
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Menteri dalam negeri
E. Mahkamah Agung
Jawaban : B

67. Sebagai negara demokrasi, paham yang dianut bangsa lndonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraadalah ....
A. Paham integral atau kekuasaan
B. Paham persamaan
C. Paham persaudaraan
D. Paham liberalisme
E. Paham individualisme
Jawaban : A

68. Menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) yang telah diamandemen, anggota MPR yaitu . . ..
A. Anggota MPR, DPR, dan DPD
B. Anggota DPR, dan DPD, dan Mahkamah Konstitusi
C. Anggota DPD dan Utusan Golongan.
D. Anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan.
E. Anggota DPR dan DPD
Jawaban : D

69. Hutan lndonesia dikhawatirkan akan mengalami penurunan berupa kerusakan parah terutama karena ulah pemegang Hak Pengusahaan Hutan, penebangan liar dan karena ....
A. Kebakaran hutan
B. Kemarau panjang
C. Terjadinya penyelundupan
D. Meningkatnya industri triplek
E. Permintaan pabrik kertas
Jawaban : A

70. Ibu Kota Jakarta merupakan suatu Daerah Khusus lbukota dengan penataan pemerintahannya secara khusus karena memiliki kekhususan dalam hal....
A. Kota modern
B. Daerah tujuan wisata
C. Kota yang paling tua
D. Pusat industri tinggi
E. Pusat pemerintahan Negara
Jawaban : E

71. Fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan pengelompokan anggota yang mencerminkan ....
A. Konfigurasi politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat.
B. Pembagian kekuasaan legislatif pada tingkat lembaga tertinggi negara
C. Perimbangan kekuasaan pemerintahan yang disepakati bersama
D. Kebijakan pemerintahan dalam mengatur lembaga tertinggi negara
E. Semua jawaban tidak ada yang benar
Jawaban : A

72. Kebijakan pemerintah untuk memisahkan kekuasaan yudikatif dan eksekutif adalah bertujuan untuk ....
A. Mencegak konflik politik dan kepentingan
B. Memperlancarpenyelenggaraan administrasi kehakiman
C. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan
D. Memudahkan pengawasan terhadap lembaga peradilan.
E. Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri
Jawaban : E

73. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami perubahan substansial, yakni TNI sebagai kekuatan pertahanan Negara, sedangkan Polri menjadi kekuatan dengan fungsi sebagai ....
A. Penyidikan dan keamanan publik
B. Keamanan dan ketertiban masyarakat
C. Pengendalian umum
D. Menjaga hukum dan peradilan
E. Sosial kemasyarakatan
Jawaban : B

74. Presiden memiliki kewajiban untuk menggerakkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. Amanat ini tertuang dalam ....
A. Pemerintah yang berkuasa
B. Undang-Undang Dasar
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Dewan Perwakilan Rakyat
E. Garis-garis Besar Haluan Negara
Jawaban : E

75. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, kecuali. .. .
A. Mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi
B. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat
C. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
D. Menerapkan proses administrasi yang tepat 
E. Meningkatkan pemusatan kepentingan umum
Jawaban : E

76. Kewajiban yang dikeluarkan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada
umumnya dibuat berdasarkan pada ....
A. Kehendak para pengambil keputusan.
B. Musyawarah untuk mufakat
C. Agama dan kepercayaan
D. Hukum dan kewenangan tertentu.
E. Adat istiadat
Jawaban : B

77. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan, biasanya disebut dengan ....
A. Kewenangan khusus
B. Strategi pemerintah
C. Peraturan pemerintah
D. Kebijakan pemerintah
E. Keadilan pemerintah
Jawaban : A

78. Perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain, yang biasa disebut dengan program transmigrasi, akan lebih efektif apabila dilakukan dengan ....
A. Pemberian bantuan langsung
B. Pemerataan lapangan kerja
C. Perumahan yang memadahi
D. Penyediaan lapangan kerja
E. Peningkatan sarana sosial.
Jawaban : B

79. Program pemerintah yaitu berupa Jaringan pengaman Sosial (JPS) yang disalurkan oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan ....
A. Mengatasi dampak pertumbuhan penduduk
B. Mengatasi ketimpangan sosial I masyarakat
C. Mengatasi dampak krisis ekonomi
D. Mengatasi masalah keamanan dan pertahanan negara
E. Mengatasi masalah pencemaran lingkungan
Jawaban : C

80. Salah satu asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara disebut . ...
A. Asas keadilan
B. Asas akuntabilitas
C. Asas profesionalisme
D. Asas proporsionalisme
E. Asas keterbukaan
Jawaban : A

81. Pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan....
A. UUD 1945
B. UU No.20 tahun 2002
C. UU No.32 tahun 2004
D. Keppres No. 102 tahun 2001
E. Keppres No. 30 tahun 2003
Jawaban : C

82. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah ....
A. Mutlak
B. Absolute
C. Tidak terbatas
D. Tidak tak terbatas
E. Otoriter
Jawaban : D

83. Pemilihan umum dilaksanakan di lndonesia selama Orde baru memiliki asas langsung, umum, bebas dan rahasia, kemudian pada masa reformasi (pemilu 1999) ditambah lagi beberapa asas, yaitu ....
A. Bertanggung jawab
B. Jujur dan adil
C. Efektif dan efisien
D. Semua untuk semua
E. Kebersamaan
Jawaban : B

84. Negara lndonesia perlu membina kerjasama internasional dalam upaya memberantas kejahatan lintas batas. Hal itu dapat dilakukan melalui perluasan . ...
A. Perjanjian ekstradisi
B. Hukum laut
C. Tugas Interpol
D. Perjanjian tentang perbatasan negara
E. Zona perairan bebas.
Jawaban : D

85. Untuk menanggulangi struktur politik demokratis pada intinya adalah keseimbangan, adanya peningkatan kinerja lembaga-lembaga negara, serta adanya ....
A. Dominasi partai politik
B. Kemauan pimpinan nasional
C. Kebebasan pers
D. Pengawasan yang ketat
E. Pemisahan kekuasaan secara tegas
Jawaban : D

86.  Sistem pemerintahan presidensial mengatur hubungan antara Presiden dengan DPR, yaitu . ...
A. Presiden dapat  anggota DPR me-recall
B. Presiden dapat diberhentikan oleh DPR
C. Presiden dapat mengganti anggota DPR
D. Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan
E. Presiden dapat membubarkan DPR
Jawaban : D

87. Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakkan prinsip keadilan dan demokrasi disertai kepedulian. ...
A. Terhadap pertahanan nasional
B. Menghadapi globalisasi
C. Terhadap yang lemah
D. Terhadap tenaga wanita
E. Terhadap peningkatan ekspor
Jawaban : A

88. Sistem pemerintahan negara didasarkan atas asas-asas sebagai berikut, kecuali .. ..
A. UUD 1945 sebagai landasan utama
B. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah negara 
C. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
D. Sistem konstitusi
E. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
Jawaban : D

89. Sistem pemerintahan Negara menurut UUD 1945 pada hakikatnya merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, penyelenggaraan pemerintahan eksekutif yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipegang oleh ....
A. Menteri pertahanan dan keamanan
B. Presiden
C. DPD
D. DPR
E. MPR
Jawaban : B

90. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah yang baru adalah, kecuali .. . .
A. Mewujudkan keadilan sosial
B. Meningkatkan keterbukaan
C. Mewujudkan efisiensi ekonomi
D. Penyelesaian utang dunia usaha
E. Pembangunan lembaga keuangan
Jawaban : D

91. Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini,
apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah ....
A. Mengumpulkan pendapatan Negara sebesar mungkin
B. Mengoptimalkan penggunaan tenaga
C. Mengatasi kelemahan managemen
D. Mencapai peningkatan produksi
E. Mewujudkan efisiensi birokrasi
Jawaban : D

92. Proses penyelenggaraan Ujian Nasioal pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA dapat memberikan kontribusi positif pada pembangunan sektor pendidikan terutama dalam . ...
A. Memberikan bibit unggul
B. Memeratakan tenaga dan sarana pendidikan
C. Mengurangi biaya operasional pendidikan
D. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan
E. Upaya pengendalian mutu pendidikan.
Jawaban : E

93. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai perwujudan ....
A. Kepentingan strategi pemerintah.
B. lnstitusi non departemen dalam perumusan kebijakan pendidikan.
C. Lembaga non pemerintah dalam mengendalikan mutu pendidikan.
D. Pengawasan pemerintah dalam pengendalian mutu pendidikan.
E. Lembaga pembantu Presiden dalam pembangunan bidang pendidikan.
Jawaban : E

94. Kurikulum sekolah selain yang berlaku secara nasional terdapat pada kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi daerah yang disebut dengan . ...
A. Kurikulum utama
B. Kurikulum umum
C. Muatan lokal
D. Unsur perimbangan daerah
E. Kurikulum lanjutan
Jawaban : C

95. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam sarana-sarana hubungan internasional adalah ....
A. Diplomasi
B. Propaganda
C. Bidang-bidang aktivitas ekonomi
D. Kekuatan militer
E. Peperangan
Jawaban : E

96. Kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru untuk memperkecil peranan dan kehadiran Soekarno dalam ingatan dan sejarah bangsa disebut ....
A. Pro-Soeharto
B. No-Soekarno
C. De-Soekarnosasi
D. De-Soehartosasi
E. Pro-Soeharto
Jawaban : C

97. Helicak pertama kali diluncurkan pada tanggal . ...
A. 24 Maret 1971
B. 24 Maret 1972
C. 24 Mei 1970
D. 24 Mei 1977
E. 14 Maret 1971
Jawaban : A

98. Yang bertugasl bertanggung jawab mengukur jumlah uang yang beredar adalah ....
A. Mahkamah Agung
B. Badan Pengawas Keuangan
C. Bank Umum
D. Bank Sentral
E. Presiden
Jawaban : D

99. Seseorang yang ditahan dan belum melalui proses peradilan disebut ....
A. Narapidana
B. Tahanan
C. Saksi
D. Penjahat
E. Residivis
Jawaban : B

100. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran adalah salah satu peran pers yang tercantum di dalam ....
A. UU No. 40 Tahun 1999 pasal 6
B. UU No. 50 Tahun 1999 pasal 6
C. UU No. 40 Tahun 1999 pasal 5
D. UU No. 40 Tahun 1999 pasal 4
E. UU No. 50 Tahun 1999 pasal 5 
Jawaban : A

Demikian artikel tentang Latihan Soal dan Kunci Jawaban Kebijakan Pemerintah CPNS 2019. Semoga bermanfaat...
Advertisement

Baca juga:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar